Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) .
Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%.
“Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018).
Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qtq), ternyata lebih rendah dibanding realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,74% (qtq),” papar Ismet.
Untuk diketahui, penopang ekonomi  Jabar adalah sektor pengolahan, pedagangan besar, konstruksi, pertanian, dan lainnya. Sayangnya, pada triwulan III seluruhnya melambat.  Mulai dari sektor industri pengolahan (dari SBT 1,83% menjadi SBT 1,49%), sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor (dari SBT 2,66% menjadi SBT 2,10%), sektor konstruksi (dari SBT 1,66% menjadi SBT 0,99%). Juga  sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (dari SBT 0,30% menjadi SBT -3,11%).
Namun demikian, BI memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan IV/2018 akan mengalami ekspansi. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan kegiatan usaha pada triwulan IV/2018 sebesar 24,75%, meningkat dibanding realisasi pada triwulan laporan sebesar 3,80%.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara

Image
Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara. Dalam menghadapi putusan M ahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meminta pendapat dan meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga beberapa pakar hukum tata negara. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang dianggap membingungkan karena berbenturan dengan ­putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK melarang pengurus dan fungsionaris parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Adapun PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD menjadi acuan KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon anggota DPD. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Ini kan ada dua putusan hukum yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Kami akan minta pendapat MK dan Ahli Hukum tata negara atas putusan ini,” ucapnya (2/11) di Gedung KPU Jakarta. Pramono juga kecewa karena MA tida
Read more

Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah

Image
Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah. Chappy Hakim, Pengamat Penerbangan menyatakan dunia penerbangan membutuhkan disiplin tinggi. Sedangkan kedisiplinan itu belum tampak pada dunia penerbangan di Tanah Air. Chappy mengatakan, cermin dari kedisiplinan di dunia penerbangan sangat mudah ditemukan. Salah satunya melalui tepat atau tidaknya jadwal terbang suatu maskapai. “Bisa on time atau tidak penerbangan kita ini. Karena persoalan waktu berpengaruh pada keselamatan penerbangan,” ujar Chappy dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). Chappy juga menambahkan, tingginya angka pertumbuhan penumpang di Indonesia akan berpengaruh pada pertumbuhan lalu lintas udara kita. Bisa dibayangkan, manajemen lalu lintas udara yang sangat padat dan rumit itu harus berubah dengan adanya pesawat yang delay. Bagi Chappy, delay adalah perkara biasa dalam penerbangan. Tetapi harus dikelola dengan b
Read more