Dalam Kasus Suap Meikarta, KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka

Dalam Kasus Suap Meikarta, KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka
Dalam Kasus Suap Meikarta, KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka. Dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan 9 tersangka tindak pidana korupsi.
“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 9 tersangka TPK Suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (2/11/2018).
Febri menjelaskan, untuk 3 tersangka dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai  5 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018.
Ketiga orang itu yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. “Untuk 6 tersangka lainnya dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai  4 November 2018 sampai dengan 13 Desember 2018,” jelas Febri.
Mereka adalah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi  dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, dan Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati.
Sementara itu, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahap.
Adapun pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp7 miliar. Uang diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang

Image
Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah melebihi wewenang lantaran sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga ada kemungkinan putusan MA tidak berlaku. “Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Ini berpotensi menabrak undang-undang. Yang bisa menguji Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan PKPU itu mengatur aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU. Tidak boleh menabrak polemik dan nabrak hukum,” ucapnya saat dihubungi wartawan. Menurut Sunanto, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya didasarkan pada PKPU saja. Melainkan lebih jauh lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat soal pelarangan anggota DPD, tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. ‎”Seharusnya Mahkamah Agung (MA) tidak membuat putusan yang diihat aturan KPU saja, tapi juga ada putusan ya
Read more

Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif

Image
Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana yang
Read more