Pelaku UMKM Salatiga Diminta Inovatif Untuk Tingkatkan Daya Saing

Pelaku UMKM Salatiga Diminta Inovatif Untuk Tingkatkan Daya Saing
Pelaku UMKM Salatiga Diminta Inovatif Untuk Tingkatkan Daya Saing. Agar produknya mampu bersaing dengan produk baru yang terus bermunculan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Salatiga diminta inovatif serta kreatif. Selain itu, mereka juga harus menjaga kualitas sehingga produknya tetap diminati konsumen.
“Di Salatiga banyak produk UMKM yang telah menembus pasar regional maupun nasional. Contohnya, jajanan enting-enting gepuk. Produk ini harus dijaga kualitasnya serta dibuat lebih menarik lagi agar daya saingnya meningkat,” kata anggota Komisi VI DPR Juliari P Batubara,  di Salatiga, Minggu (4/11/2018).
UMKM juga didorong untuk mengikuti perkembangaan pasar dengan baik. Ini bertujuan untuk mengikuti permintaan pasar sehingga produknya bisa terus berkembang dan laku. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan jaringan pemasaran di daerah lain sehingga pemasaran semakin luas dan dikenal konsumen.
Juliari berharap Pemerintah Kota Salatiga terus meningkatkan pembinaan dan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. “Jajanan  khas suatu daerah akan memiliki daya saing kuat di pasaran luar apabila di-branding dengan baik,” ucapnya.
Disinggung mengenai peran pemerintah pusat dalam pengembangan UMKM di daerah, Juliari mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan beberapa terobosan diantaranya memberikan akaes permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui lembaga perbankan. Program ini sangat membantu pelaku UMKM karena mudah diakses dan bunganya pun ringan.  “KUR sudah mengcover permodalan, tolong dimanfaatkan,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM di Karang Kepoh, Tegalrejo, Argomulyo  Agung Juliyanto (40) mengatakan, program KUR memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan modal. “Kami berharap, program ini bisa terus digulirkan agar pelaku UMKM mudah mendapatkan modal. Dan kami minta pemerintah untuk membantu pelaku UMMK dalam mengembangkan pemasaran,” tandasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang

Image
Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah melebihi wewenang lantaran sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga ada kemungkinan putusan MA tidak berlaku. “Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Ini berpotensi menabrak undang-undang. Yang bisa menguji Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan PKPU itu mengatur aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU. Tidak boleh menabrak polemik dan nabrak hukum,” ucapnya saat dihubungi wartawan. Menurut Sunanto, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya didasarkan pada PKPU saja. Melainkan lebih jauh lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat soal pelarangan anggota DPD, tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. ‎”Seharusnya Mahkamah Agung (MA) tidak membuat putusan yang diihat aturan KPU saja, tapi juga ada putusan ya
Read more

Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif

Image
Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana yang
Read more