Peringati HUT TNI ke-73, Pos Indonesia Luncurkan Prangko TNI Mandalika Internasional Marathon

Peringati HUT TNI ke-73, Pos Indonesia Luncurkan Prangko TNI Mandalika Internasional Marathon
Peringati HUT TNI ke-73, Pos Indonesia Luncurkan Prangko TNI Mandalika Internasional Marathon. Pada puncak peringatan HUT TNI ke-73, PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan dan Prangko Prisma seri TNI Mandalika International Marathon 2018. Adapun acara tersebut berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (4/11/2018).
Sampul Peringatan dan Prangko Prisma seri TNI Mandalika International Marathon 2018 ditandatangani bersama oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Dirut PT Pos Indonesia yang diwakili oleh Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajrieansyah.
Noer Fajrieansyah mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi Pos Indonesia untuk berpartisipasi pada acara tersebut. “Pos Indonesia telah lama menjalin kerja sama strategis dengan TNI dan  kegiatan ini merupakan  implementasi BUMN Hadir untuk Negeri di mana Pos Indonesia terus mendukung upaya-upaya pemulihan Lombok untuk kembali bangkit dan dapat menatap masa depan dengan positif,” ungkapnya.
Sampul Peringatan adalah salah satu produk Filateli PT Pos Indonesia yang diterbitkan pada acara peringatan suatu peristiwa atau momen istimewa. Sampul ini diterbitkan bersamaan dengan Prangko Peringatan yang memuat gambar yang sama. Kedua produk ini dapat digunakan dalam berbagai event baik untuk pribadi maupun institusi.
Namun demikian, sampul Peringatan dan Prangko Prisma seri TNI Mandalika International Marathon 2018 diterbitkan  terbatas sebanyak 200  lembar. Empat pasang Sampul Peringatan yang sudah ditandatangani pada acara ini akan menjadi dokumentasi di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta Timur, Kementerian Kominfo, Museum Pos  Indonesia di TMII, dan  Museum Pos Indonesia di Bandung.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang

Image
Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah melebihi wewenang lantaran sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga ada kemungkinan putusan MA tidak berlaku. “Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Ini berpotensi menabrak undang-undang. Yang bisa menguji Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan PKPU itu mengatur aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU. Tidak boleh menabrak polemik dan nabrak hukum,” ucapnya saat dihubungi wartawan. Menurut Sunanto, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya didasarkan pada PKPU saja. Melainkan lebih jauh lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat soal pelarangan anggota DPD, tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. ‎”Seharusnya Mahkamah Agung (MA) tidak membuat putusan yang diihat aturan KPU saja, tapi juga ada putusan ya
Read more

Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif

Image
Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana yang
Read more