PLN Peroleh Kredit Sindikasi Senilai USD1,62 Miliar Dari 20 Bank Internasional

PLN Peroleh Kredit Sindikasi Senilai USD1,62 Miliar Dari 20 Bank Internasional
PLN Peroleh Kredit Sindikasi Senilai USD1,62 Miliar Dari 20 Bank Internasional. PT PLN (Persero) memperoleh kredit sindikasi senilai USD1,62 miliar dari 20 bank internasional yang penandatanganan perjanjian fasilitas pinjamannya (Syndicated Loan Facilities) dilakukan pada 25 Oktober lalu. Pinjaman melalui sindikasi internasional yang merupakan debut perdana PLN ini menuai sukses, ditandai dengan kelebihan penawaran (oversubscribe) dalam proses sindikasi tersebut.
“Ini adalah fasilitas offshore sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi perusahaan, sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam,” ungkap Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dalam siaran pers yang diterima, Minggu (4/11/2018).
Proses sindikasi pinjaman yang direspons dengan sangat baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang bergejolak seperti saat ini menurutnya memberikan sinyal bahwa pasar keuangan internasional sangat mempercayai profil kredit PLN.
“Tim PLN dan  MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan dan kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit  PLN dan Indonesia sangat baik ,” imbuh Sarwono.
Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai USD1,32 miliar dengan tenor lima tahun dan Revolving Credit Facility senilai USD300 juta dengan tenor 3 tahun. Total fasilitas pinjaman sebesar USD1,62 miliar ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak bank sebesar USD1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sangat sukses.
Adapun fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari USD2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi  opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD1,62 miliar.
Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, ditandai dengan roadshow ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo. Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa bank internasional  yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC)/PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) , dan United Overseas Bank Limited (UOB) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (MLABs).
Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN sudah memiliki peringkat utang (credit rating) internasional yaitu Baa2 (Moody’s), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor’s) dimana peringkat tersebut sama dengan peringkat utang pemerintah Indonesia.  “Peringkat PLN yang sudah layak investasi (investment grade) tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya,” tandas Sarwono.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara

Image
Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara. Dalam menghadapi putusan M ahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meminta pendapat dan meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga beberapa pakar hukum tata negara. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang dianggap membingungkan karena berbenturan dengan ­putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK melarang pengurus dan fungsionaris parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Adapun PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD menjadi acuan KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon anggota DPD. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Ini kan ada dua putusan hukum yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Kami akan minta pendapat MK dan Ahli Hukum tata negara atas putusan ini,” ucapnya (2/11) di Gedung KPU Jakarta. Pramono juga kecewa karena MA tida
Read more

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah

Image
Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah. Chappy Hakim, Pengamat Penerbangan menyatakan dunia penerbangan membutuhkan disiplin tinggi. Sedangkan kedisiplinan itu belum tampak pada dunia penerbangan di Tanah Air. Chappy mengatakan, cermin dari kedisiplinan di dunia penerbangan sangat mudah ditemukan. Salah satunya melalui tepat atau tidaknya jadwal terbang suatu maskapai. “Bisa on time atau tidak penerbangan kita ini. Karena persoalan waktu berpengaruh pada keselamatan penerbangan,” ujar Chappy dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). Chappy juga menambahkan, tingginya angka pertumbuhan penumpang di Indonesia akan berpengaruh pada pertumbuhan lalu lintas udara kita. Bisa dibayangkan, manajemen lalu lintas udara yang sangat padat dan rumit itu harus berubah dengan adanya pesawat yang delay. Bagi Chappy, delay adalah perkara biasa dalam penerbangan. Tetapi harus dikelola dengan b
Read more