Rapor Merah Penerbangan Indonesia, YLKI Menilai Hadapi Lion Air Nyali Kemenhub Lembek

Rapor Merah Penerbangan Indonesia, YLKI Menilai Hadapi Lion Air Nyali Kemenhub Lembek
Rapor Merah Penerbangan Indonesia, YLKI Menilai Hadapi Lion Air Nyali Kemenhub Lembek. Jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 menambah rapor merah penerbangan di Tanah Air. Kecelakaan itu disesalkan karena terjadi setelah larangan terbang maskapai Indonesia dicabut Uni Eropa.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan jatuhnya Lion Air JT-610 kembali mencoreng reputasi maskapai penerbangan Indonesia. Tulus meminta Lion Air diberi sanksi tegas.
“Kasus Lion Air yang terakhir ini bisa antiklimaks bila sanksi regulator masih lembek,” ujar Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).
Adapun buntut insiden ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air dan teknisi pesawat JT-610. Tulus menilai, sanksi tersebut masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
“Sanksi Kemenhub ini lembek. Tidak cukup hanya menggeser Direktur Teknik, mengaudit tarif. Saya melihat sanksi yang diberikan dan pelanggaran yang dilakukan tidak singkron,” kata Tulus.
“Nyali Kemenhub hadapi Lion Air selama ini lembek. Menurut saya tidak cukup hanya menggeser direktur teknik, audit terbatas. Karena konsumen punya hak dijamin keamanan dan kenyamanannya,” tegas Tulus.
Lebih dari itu, Tulus meminta pemerintah tidak hanya menyanksi Lion Air terkait jatuhnya JT-610. Tulus mendorong investigasi terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku pengawas transportasi udara.
“Saya mendesak audit Dirjen Perhubungan Udara, masih mampu enggak mengawasi Lion Air?” kata Tulus.
Tulus pun mengaku pesimis dengan kekuatan personel Kemenhub untuk mengaudit Lion Air yang semakin menggurita. “Dengan 500 pesawat yang dimiliki, potensi pelanggaran Lion Air semakin besar. Kemudian sanggupkah jumlah personel Kemenhub mengaudit satu-persatu pesawat tersebut,” pungkas Tulus.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang

Image
Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah melebihi wewenang lantaran sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga ada kemungkinan putusan MA tidak berlaku. “Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Ini berpotensi menabrak undang-undang. Yang bisa menguji Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan PKPU itu mengatur aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU. Tidak boleh menabrak polemik dan nabrak hukum,” ucapnya saat dihubungi wartawan. Menurut Sunanto, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya didasarkan pada PKPU saja. Melainkan lebih jauh lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat soal pelarangan anggota DPD, tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. ‎”Seharusnya Mahkamah Agung (MA) tidak membuat putusan yang diihat aturan KPU saja, tapi juga ada putusan ya
Read more

Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif

Image
Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana yang
Read more