September, Pertamina Geothermal Sudah Realisasi Investasi Hingga 80%

September, Pertamina Geothermal Sudah Realisasi Investasi Hingga 80%
September, Pertamina Geothermal Sudah Realisasi Investasi Hingga 80%. Terhitung hingga September 2018, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) sudah merealisasikan investasi panas bumi mencapai USD221,6 juta. Realisasi investasi tersebut sebesar 80% dari target tahun ini sebesar USD227 juta.
“Mudah-mudahan bisa terealisasi semua, paling tidak di atas 90%. Investasi untuk pengeboran sumur dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” kata Direktur Utama PGE Ali Mundakir, di Jakarta, Minggu (4/11/2018).
Menurut dia tahun ini sesuai rencana terdapat 99 sumur yang akan dibor oleh PGE. Rata-rata anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor panas bumi ini melakukan pengeboran dengan kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan tanah. “Kalau selama ini sumur panas bumi berada di kedalaman 400-500 meter maka kami sedang mengembangkan sumur sedalam 3.000 meter dari permukaan tanah. Ini langkah baru yang dilakukan PGE,” jelasnya.
Sedangkan untuk pengembangan PLTP, PGE sedang menyesaikan PLTP Lumut Balai Unit 1 berkapasitas 1×55 megawatt (MW) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Adapun kemajuannya saat ini telah mencapai 99% dari target.
“Rencananya PLTP Lumut Balai Unit 1 paling lambat awal tahun depan sudah beroperasi. Setelah itu nanti disusul PLTP Lumut Balai Unit 2 dengan kapasitas yang sama. RPLTP Lumut Balai Unit 2 diharapkan juga bisa selesai tahun depan,” kata Ali.
Tidak berhenti di situ, PGE juga akan mengembangkan PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan kapasitas sama yaitu 1×55 MW. Rencananya PLTP Lumut Balai Unit 3 dapat beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2022. Sementara PLTP Lumut Balai Unit 4 ditargetkan COD pada 2024.
Saat ini PGE memiliki 12 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan total kapasitas PLTP sebesar 437 MW. Hingga 2019 mendatang, total kapasitas PLTP dari PGE mendekati 900 MW.
‎
Sejak tahun 2017 PGE menggarap tujuh proyek panas bumi, yaitu, Sungai Penuh upstream project 1×55 MW dengan target beroperasi 2020. PLTP Hululais upstream project 2×55 MW dengan target beroperasi 2019 untuk unit 1 dan 2021 PLTP Hululais Unit 2. Kemudian PLTP Ulubelu total project 2×55 MW yang beroperasi 3 Juli 2016 untuk unit 3 dan Juni 2017 untuk unit 4.
“Sementara PLTP Karaha total kapasitas 1×30 MW target COD Juni 2017. Serta Lahendong Unit 5 dan 6 dengan total kapasitas 2x20MW, COD pada 15 September 2016 untuk unit 5 dan 9 Desember 2016 unit 6,” kata dia.
Pihaknya optismistis realisasi investasi panas bumi tahun ini dapat mencapai target walaupun terdapat sejumlah kendala. Adapun kendala tersebut antara lain tertundanya pengembangan dua sumur ‎di WKP Lahendong dan WKP Tompaso, Sulawesi Utara. Penundaan pengeboran karena PGE belum mendapat hasil dari pengeboran sumur sebelumnya.
Ali mengatakan, kendala lainnya, kebutuhan pembangkit PLN dari panas bumi juga berkurang. Selain itu sumur di PLTP Karaha juga mengalami perbaikan.
Sementar itu, Direktur Panas Bumi pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari optimistis realisasi investasi panas bumi tahun ini dapat mencapai target yaitu sekitar USD1,2 miliar walaupun terhambat karena penundaan pengeboran sumur oleh sejumlah kontraktor. Dia beralasan target investasi panas bumi akan tercapai karena masih banyak investor ingin menanamkan modalnya di sektor panas bumi.
“Memang ada mundur dari jadwal tapi akhir tahun akan on track untuk panas bumi,” tandasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara

Image
Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara. Dalam menghadapi putusan M ahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meminta pendapat dan meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga beberapa pakar hukum tata negara. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang dianggap membingungkan karena berbenturan dengan ­putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK melarang pengurus dan fungsionaris parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Adapun PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD menjadi acuan KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon anggota DPD. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Ini kan ada dua putusan hukum yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Kami akan minta pendapat MK dan Ahli Hukum tata negara atas putusan ini,” ucapnya (2/11) di Gedung KPU Jakarta. Pramono juga kecewa karena MA tida
Read more

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar

Image
Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt
Read more

Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah

Image
Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah. Chappy Hakim, Pengamat Penerbangan menyatakan dunia penerbangan membutuhkan disiplin tinggi. Sedangkan kedisiplinan itu belum tampak pada dunia penerbangan di Tanah Air. Chappy mengatakan, cermin dari kedisiplinan di dunia penerbangan sangat mudah ditemukan. Salah satunya melalui tepat atau tidaknya jadwal terbang suatu maskapai. “Bisa on time atau tidak penerbangan kita ini. Karena persoalan waktu berpengaruh pada keselamatan penerbangan,” ujar Chappy dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). Chappy juga menambahkan, tingginya angka pertumbuhan penumpang di Indonesia akan berpengaruh pada pertumbuhan lalu lintas udara kita. Bisa dibayangkan, manajemen lalu lintas udara yang sangat padat dan rumit itu harus berubah dengan adanya pesawat yang delay. Bagi Chappy, delay adalah perkara biasa dalam penerbangan. Tetapi harus dikelola dengan b
Read more