Media Informasi

Terkait Dugaan Suap, Taufik Dihimbau KPK Berikan Keterangan Benar Dan Kooperatif. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dihimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana yang

Terkait DPD, JPPR: Putusan MA Sudah Melebihi Wewenang. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah melebihi wewenang lantaran sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga ada kemungkinan putusan MA tidak berlaku. “Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Ini berpotensi menabrak undang-undang. Yang bisa menguji Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan PKPU itu mengatur aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU. Tidak boleh menabrak polemik dan nabrak hukum,” ucapnya saat dihubungi wartawan. Menurut Sunanto, putusan Mahkamah Agung (MA) tidak hanya didasarkan pada PKPU saja. Melainkan lebih jauh lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat soal pelarangan anggota DPD, tidak boleh berasal dari pengurus partai politik. ‎”Seharusnya Mahkamah Agung (MA) tidak membuat putusan yang diihat aturan KPU saja, tapi juga ada putusan ya

Selain Taufik, KPK Menduga Bupati Kebumen Bertemu Pihak Lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pertemuan Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad dengan pihak lain selain Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Tetapi, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, bahwa KPK baru memiliki bukti dugaan aliran dana kepada Taufik. Dan akhirnya Taufik lah yang diproses lebih dulu. “Kami menduga ada upaya bupati saat itu setelah dilantik dan secara legal menjabat berupaya menemui sejumlah pihak, salah satunya diduga TK (Taufik Kurniawan). Ada pihak lain dari kementerian dan DPR yang diduga juga coba ditemui saat itu. Sejauh ini bukti yang kami miliki dugaan aliran dananya salah satunya terhadap TK. Itu dulu yang kami miliki buktinya, itu dulu yang kami dalami lebih lanjut. Nanti kita lihat kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain silakan saja,” ujar Febri. Maka, setelah diketahui aliran dana kepada Taufik, KPK pun fokus lebih dulu pada tersangka yang suda

Sikapi Putusan MA, KPU Minta Pendapat MK Dan Pakar Tata Negara. Dalam menghadapi putusan M ahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meminta pendapat dan meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga beberapa pakar hukum tata negara. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang dianggap membingungkan karena berbenturan dengan ­putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK melarang pengurus dan fungsionaris parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Adapun PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD menjadi acuan KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon anggota DPD. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Ini kan ada dua putusan hukum yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Kami akan minta pendapat MK dan Ahli Hukum tata negara atas putusan ini,” ucapnya (2/11) di Gedung KPU Jakarta. Pramono juga kecewa karena MA tida

Dalam Kasus Suap Meikarta, KPK Perpanjang Penahanan 9 Tersangka. Dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan 9 tersangka tindak pidana korupsi. “Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 9 tersangka TPK Suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (2/11/2018). Febri menjelaskan, untuk 3 tersangka dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai  5 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018. Ketiga orang itu yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. “Untuk 6 tersangka lainnya dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai  4 November 2018 sampai dengan 13 Desember 2018,” jelas Febri. Mereka adalah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi  dan Fitra Djaj

Pengamat: Disiplin Dunia Penerbangan Indonesia Dinilai Masih Rendah. Chappy Hakim, Pengamat Penerbangan menyatakan dunia penerbangan membutuhkan disiplin tinggi. Sedangkan kedisiplinan itu belum tampak pada dunia penerbangan di Tanah Air. Chappy mengatakan, cermin dari kedisiplinan di dunia penerbangan sangat mudah ditemukan. Salah satunya melalui tepat atau tidaknya jadwal terbang suatu maskapai. “Bisa on time atau tidak penerbangan kita ini. Karena persoalan waktu berpengaruh pada keselamatan penerbangan,” ujar Chappy dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). Chappy juga menambahkan, tingginya angka pertumbuhan penumpang di Indonesia akan berpengaruh pada pertumbuhan lalu lintas udara kita. Bisa dibayangkan, manajemen lalu lintas udara yang sangat padat dan rumit itu harus berubah dengan adanya pesawat yang delay. Bagi Chappy, delay adalah perkara biasa dalam penerbangan. Tetapi harus dikelola dengan b

Rapor Merah Penerbangan Indonesia, YLKI Menilai Hadapi Lion Air Nyali Kemenhub Lembek. Jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 menambah rapor merah penerbangan di Tanah Air. Kecelakaan itu disesalkan karena terjadi setelah larangan terbang maskapai Indonesia dicabut Uni Eropa. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan jatuhnya Lion Air JT-610 kembali mencoreng reputasi maskapai penerbangan Indonesia. Tulus meminta Lion Air diberi sanksi tegas. “Kasus Lion Air yang terakhir ini bisa antiklimaks bila sanksi regulator masih lembek,” ujar Tulus dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya’Awan Hitam Penerbangan Kita’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018). Adapun buntut insiden ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah membebastugaskan Direktur Teknik Lion Air dan teknisi pesawat JT-610. Tulus menilai, sanksi tersebut masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. “Sanksi Kemenhub ini lembek. Tidak cukup hanya menggeser

Ratna Laksmiastuti Telah Menemukan Software Pendeteksi Karies Gigi Anak. Aplikasi komputer (software) baru telah ditemukan Fakultas kedokteran gigi (FKG) Universitas Trisakti. Adapun penemuan itu untuk memprediksi risiko terjadinya karies gigi pada seorang anak. Hal itu diperkenalkan Main Lecture S. Ratna Laksmiastuti Octavian, dalam Foril XII 2018 FKG Usakti Forum Ilmiah dan Pameran alat alat Kedokteran Gigi yang berlangsung di Balai Kartini 1-3 November 2018. Acara yang digelar tiga tahunan tersebut diikuti oleh 2.200 peserta, dan terdapat 100 pembicara dari dalam dan luar negeri yakni Austria, Belgia, Brazil, Hongkong, India. “Karies atau gigi berlubang merupakan masalah kesehatan utama yg bersifat global. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masyarakat Indonesia yang mempunyai masalah gigi dan mulut secara rata rata provinsi adalah 57,6% dan sekitar 10,2% nya mendapat pelayanan tenaga medis.Sedangkan prevalensi karies anak usia pra sekolah di Indonesia adalah sekitar 85

Serapan Tenaga Kerja Turun, Imbas Melambatnya Kegiatan Usaha Di Jabar. Pada triwulan III/2018, serapan tenaga kerja di Jawa Barat (Jabar) mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disinyalir akibat melambatnya dunia usaha di Jawa Barat (Jabar) . Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%. “Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018). Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qt

Peringati HUT TNI ke-73, Pos Indonesia Luncurkan Prangko TNI Mandalika Internasional Marathon. Pada puncak peringatan HUT TNI ke-73, PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan dan Prangko Prisma seri TNI Mandalika International Marathon 2018. Adapun acara tersebut berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (4/11/2018). Sampul Peringatan dan Prangko Prisma seri TNI Mandalika International Marathon 2018 ditandatangani bersama oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Dirut PT Pos Indonesia yang diwakili oleh Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan Noer Fajrieansyah. Noer Fajrieansyah mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi Pos Indonesia untuk berpartisipasi pada acara tersebut. “Pos Indonesia telah lama menjalin kerja sama strategis dengan TNI dan  kegiatan ini merupakan  implementasi BUMN Hadir untuk Negeri di mana Pos Indonesia terus mendukung upaya-upaya pemulihan Lombok untuk kembali bangkit dan dapat menatap masa depan dengan positif,” ungkapnya. Sampul Peri

PLN Peroleh Kredit Sindikasi Senilai USD1,62 Miliar Dari 20 Bank Internasional. PT PLN (Persero) memperoleh kredit sindikasi senilai USD1,62 miliar dari 20 bank internasional yang penandatanganan perjanjian fasilitas pinjamannya (Syndicated Loan Facilities) dilakukan pada 25 Oktober lalu. Pinjaman melalui sindikasi internasional yang merupakan debut perdana PLN ini menuai sukses, ditandai dengan kelebihan penawaran ( oversubscribe ) dalam proses sindikasi tersebut. “Ini adalah fasilitas  offshore  sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi perusahaan, sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam,” ungkap Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dalam siaran pers yang diterima, Minggu (4/11/2018). Proses sindikasi pinjaman yang direspons dengan sangat baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang bergejolak seperti saat ini menurutnya memberikan sinyal ba

September, Pertamina Geothermal Sudah Realisasi Investasi Hingga 80%. Terhitung hingga September 2018, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) sudah merealisasikan investasi panas bumi mencapai USD221,6 juta. Realisasi investasi tersebut sebesar 80% dari target tahun ini sebesar USD227 juta. “Mudah-mudahan bisa terealisasi semua, paling tidak di atas 90%. Investasi untuk pengeboran sumur dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” kata Direktur Utama PGE Ali Mundakir, di Jakarta, Minggu (4/11/2018). Menurut dia tahun ini sesuai rencana terdapat 99 sumur yang akan dibor oleh PGE. Rata-rata anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor panas bumi ini melakukan pengeboran dengan kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan tanah. “Kalau selama ini sumur panas bumi berada di kedalaman 400-500 meter maka kami sedang mengembangkan sumur sedalam 3.000 meter dari permukaan tanah. Ini langkah baru yang dilakukan PGE,” jelasnya. Sedangkan untuk pengembangan PLTP, PGE sedang menyesaik

Pelaku UMKM Salatiga Diminta Inovatif Untuk Tingkatkan Daya Saing. Agar produknya mampu bersaing dengan produk baru yang terus bermunculan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Salatiga diminta inovatif serta kreatif. Selain itu, mereka juga harus menjaga kualitas sehingga produknya tetap diminati konsumen. “Di Salatiga banyak produk UMKM yang telah menembus pasar regional maupun nasional. Contohnya, jajanan enting-enting gepuk. Produk ini harus dijaga kualitasnya serta dibuat lebih menarik lagi agar daya saingnya meningkat,” kata anggota Komisi VI DPR Juliari P Batubara,  di Salatiga, Minggu (4/11/2018). UMKM juga didorong untuk mengikuti perkembangaan pasar dengan baik. Ini bertujuan untuk mengikuti permintaan pasar sehingga produknya bisa terus berkembang dan laku. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan jaringan pemasaran di daerah lain sehingga pemasaran semakin luas dan dikenal konsumen. Juliari berharap Pemerintah Kota Salatiga terus meningkatkan pembinaan dan memban